Kamis, 19 November 2026 - 09:44:16 WIB
Riset Populix: Meski Berpendapatan Cukup, 23,2% Rumah Tangga Urban Rapuh Secara Keuangan
Penulis : admin
Kategori: EKONOMI DAN BISNIS - Dibaca: 192 kali
Kajian Populix menemukan 23,2% rumah tangga urban tergolong kelompok rentan walau masih bekerja dan berpenghasilan di atas rata-rata. Minimnya tabungan darurat membuat mereka berisiko luput dari jaring pengaman sosial pemerintah.
Tekanan ekonomi pada rumah tangga urban kini makin terasa seiring menyusutnya tabungan, meningkatnya penggunaan pinjaman online dan paylater, serta menurunnya daya beli masyarakat. Namun, kerentanan ini sering kali tidak terlihat karena tidak selalu disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penurunan pengeluaran secara drastis.
Kajian terbaru Populix bertajuk Urban Household Resilience Assessment 2026 mencatat bahwa 23,2% rumah tangga urban tergolong vulnerable non-poor. Kelompok ini memiliki pengeluaran minimal Rp3 juta per bulan, tetapi tidak sanggup bertahan selama tiga bulan jika sumber pendapatan utama mereka mendadak terhenti.
Secara fisik, kelompok ini tetap bekerja dan aktif berbelanja sehingga tampak mampu dari luar. Akan tetapi, mereka tidak memiliki dana cadangan yang cukup saat terjadi guncangan ekonomi. Hal ini membuat mereka sulit terjangkau oleh program perlindungan sosial yang umumnya masih menyasar masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran rendah dan kepemilikan aset.
“Kerentanan rumah tangga tidak selalu terlihat dari besar-kecilnya pengeluaran. Ada kelompok yang masih tampak mampu, tetapi kondisi keuangannya dapat langsung terganggu ketika pendapatan menurun. Kelompok seperti ini berisiko luput dari jaring pengaman sosial karena belum dianggap cukup rentan untuk menerima bantuan,” jelas Anisa Dwi Ariyani, Policy & Social Researcher Populix.
Studi Populix terhadap 1.000 rumah tangga urban ini menunjukkan bahwa ada 232 rumah tangga yang masuk kategori vulnerable non-poor. Jumlah tersebut empat kali lebih banyak dibandingkan dengan kelompok rumah tangga berpengeluaran rendah yang juga berada dalam kondisi rapuh.
* Ketahanan ditopang oleh usaha rumah tangga
Secara umum, indeks ketahanan rumah tangga urban (Household Resilience Index) mencatat skor 69,4 dari 100, hanya berselisih 0,6 poin di bawah kategori tangguh. Namun, capaian ini lebih banyak ditopang oleh adaptasi mandiri yang dilakukan masyarakat.
Skor dimensi penyesuaian diri mencapai 96,3, di mana 98,7% responden mengencangkan anggaran keuangan dan 97,2% berusaha mencari penghasilan tambahan.
Sebaliknya, skor keamanan kebutuhan dasar tergolong rendah di angka 48,8. Jurang selisih sebesar 47,5 poin ini menandakan bahwa daya tahan rumah tangga belum diimbangi oleh jaminan perlindungan pokok yang memadai.
“Rumah tangga urban telah melakukan semua upaya mandiri untuk bertahan, mulai dari mencari penghasilan tambahan hingga menekan pengeluaran. Ketika strategi ini tidak lagi mencukupi, akses kesehatan, pemenuhan gizi, dan pendidikan akhirnya menjadi korban,” jelas Anisa.
Dampaknya, sebanyak 50,2% responden terpaksa menunda pengobatan karena keterbatasan biaya dalam enam bulan terakhir. Selain itu, 80,4% responden mengorbankan porsi makan dan 23,1% menunggak biaya pendidikan.
Kondisi ini makin parah pada rumah tangga yang diterpa penurunan pendapatan. Sebanyak 64,6% di antaranya menunda layanan kesehatan (dibandingkan 28,6% pada kelompok stabil), dan tingkat penunggakan biaya sekolah melonjak tiga kali lipat menjadi 31,4% (dibandingkan 10,5%).
* Tekanan ekonomi banyak terjadi tanpa PHK
Temuan Populix menegaskan bahwa tekanan ekonomi di kawasan perkotaan jauh lebih luas ketimbang isu PHK semata.
Sebanyak 60,1% responden mengaku pernah mengalami guncangan pendapatan dalam 12 bulan terakhir. Meski begitu, kasus PHK yang dialami oleh responden maupun pasangan hanya sebesar 3,9%.
Penurunan pendapatan ini umumnya dipicu oleh pemotongan jam kerja, hilangnya uang lembur, berkurangnya komisi atau pesanan, serta melemahnya usaha keluarga saat pekerja masih aktif bekerja.
Di sisi lain, 96,1% responden merasakan kenaikan harga bahan pangan dalam enam bulan terakhir. Hal ini kian memberatkan mengingat pangan merupakan pos pengeluaran terbesar bagi 48,3% rumah tangga.
Oleh karena itu, jaring pengaman sosial yang baru bekerja setelah timbulnya PHK dianggap terlambat. Rumah tangga biasanya sudah mengorbankan berbagai kebutuhan pokok jauh sebelum mereka kehilangan pekerjaan atau jatuh miskin.
* Kredit menjadi penopang keuangan sehari-hari
Terbatasnya tabungan dan berkurangnya pendapatan membuat masyarakat makin bergantung pada fasilitas pembiayaan guna menutup kebutuhan harian.
Sebanyak 86,8% responden memanfaatkan layanan pembiayaan dalam enam bulan terakhir seperti paylater, kartu kredit, pinjaman online (pinjol), hingga pinjaman dari kerabat (individual). Bahkan, 77,8% responden mengaku saat ini memiliki cicilan aktif.
Layanan paylater digunakan oleh 60,1% responden, sementara pinjol diakses oleh 26,1%. Menariknya, penggunaan pinjol paling tinggi berada pada kelompok vulnerable non-poor sebesar 30,6%.
Populix menilai bahwa utang tidak selalu berarti kesulitan finansial karena bisa membantu pemenuhan kebutuhan darurat jangka pendek. Namun, risiko fatal mengintai jika utang menjadi satu-satunya jalan keluar atau saat beberapa cicilan menumpuk bersamaan.
Pembiayaan kredit tidak bisa menggantikan sistem perlindungan sosial. Tanpa intervensi yang tepat, pinjaman hanya menggeser beban keuangan ke bulan-bulan berikutnya.
* Kelompok rentan justru lebih jarang menerima bantuan
Hasil studi juga menyoroti masalah ketimpangan penyaluran bantuan sosial yang belum sepenuhnya berbasis tingkat kerentanan.
Sebanyak 46,9% rumah tangga dalam kategori tangguh tercatat pernah menerima bantuan pemerintah atau CSR dalam setahun terakhir. Sebaliknya, pada kelompok rentan, penerima bantuan hanya mencapai 21,7%.
Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan informasi. Sebanyak 63,9% rumah tangga rentan bingung mengenai cara mengakses bantuan sosial, sementara pada kelompok tangguh angkanya hanya 9,9%.
Secara khusus, sebanyak 63,4% dari kelompok vulnerable non-poor sama sekali tidak pernah tersentuh program bantuan apa pun.
Temuan ini membuktikan bahwa kendala bantuan sosial tidak hanya bersumber dari keterbatasan anggaran, tetapi juga dari kriteria penentuan penerima serta aksesibilitas informasi di lapangan.
“Jaring pengaman sosial perlu mampu mengenali rumah tangga sebelum kondisinya memburuk. Apabila perlindungan baru datang setelah tabungan habis, pengobatan tertunda, atau biaya pendidikan tertunggak, berarti rumah tangga sudah lebih dahulu menanggung dampaknya,” tegas Anisa.
* Perlindungan sosial perlu melihat kemampuan bertahan
Populix merekomendasikan pemerintah untuk menyempurnakan indikator pendataan sosial-ekonomi dengan menyertakan dua pertanyaan kunci:
1. Berapa lama rumah tangga dapat bertahan hidup jika sumber pendapatan utama terhenti saat ini?
2. erapa jumlah sumber pendapatan aktif yang dimiliki rumah tangga?
Dalam studi ini, kemampuan bertahan tanpa pendapatan utama memiliki korelasi 4,4 kali lebih kuat terhadap skor ketahanan dibandingkan dengan tingkat pengeluaran.
Selain itu, Populix menyarankan pemantauan berkala terhadap delapan indikator awal kerentanan, yaitu: penurunan pendapatan, ketahanan dana cadangan kurang dari 3 bulan, ketergantungan pada satu pendapatan, kepemilikan cicilan ganda, penundaan berobat, pengurangan kualitas makanan, penunggakan biaya pendidikan, serta ketiadaan dukungan darurat.
Saat ini, 48% responden sudah menunjukkan minimal tiga tanda kerentanan di atas, yang memicu penurunan skor ketahanan mereka keluar dari kategori tangguh.
“Skema bantuan sosial juga disarankan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan esensial yang paling rentan dikorbankan, seperti subsidi biaya kesehatan, keringanan biaya pendidikan, serta bantuan darurat bagi pekerja yang mengalami penurunan pendapatan. Dengan begitu, jaring pengaman sosial dapat bertindak lebih cepat untuk melindungi kelompok masyarakat yang tampak mampu namun sebenarnya sangat rentan terhadap guncangan ekonomi,” pungkas Anisa.
Riset Populix: Meski Berpendapatan Cukup, 23,2% Rumah Tangga Urban Rapuh Secara Keuangan
Penulis : adminKategori: EKONOMI DAN BISNIS - Dibaca: 192 kali
Kajian Populix menemukan 23,2% rumah tangga urban tergolong kelompok rentan walau masih bekerja dan berpenghasilan di atas rata-rata. Minimnya tabungan darurat membuat mereka berisiko luput dari jaring pengaman sosial pemerintah.Tekanan ekonomi pada rumah tangga urban kini makin terasa seiring menyusutnya tabungan, meningkatnya penggunaan pinjaman online dan paylater, serta menurunnya daya beli masyarakat. Namun, kerentanan ini sering kali tidak terlihat karena tidak selalu disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penurunan pengeluaran secara drastis.
Kajian terbaru Populix bertajuk Urban Household Resilience Assessment 2026 mencatat bahwa 23,2% rumah tangga urban tergolong vulnerable non-poor. Kelompok ini memiliki pengeluaran minimal Rp3 juta per bulan, tetapi tidak sanggup bertahan selama tiga bulan jika sumber pendapatan utama mereka mendadak terhenti.
Secara fisik, kelompok ini tetap bekerja dan aktif berbelanja sehingga tampak mampu dari luar. Akan tetapi, mereka tidak memiliki dana cadangan yang cukup saat terjadi guncangan ekonomi. Hal ini membuat mereka sulit terjangkau oleh program perlindungan sosial yang umumnya masih menyasar masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran rendah dan kepemilikan aset.
“Kerentanan rumah tangga tidak selalu terlihat dari besar-kecilnya pengeluaran. Ada kelompok yang masih tampak mampu, tetapi kondisi keuangannya dapat langsung terganggu ketika pendapatan menurun. Kelompok seperti ini berisiko luput dari jaring pengaman sosial karena belum dianggap cukup rentan untuk menerima bantuan,” jelas Anisa Dwi Ariyani, Policy & Social Researcher Populix.
Studi Populix terhadap 1.000 rumah tangga urban ini menunjukkan bahwa ada 232 rumah tangga yang masuk kategori vulnerable non-poor. Jumlah tersebut empat kali lebih banyak dibandingkan dengan kelompok rumah tangga berpengeluaran rendah yang juga berada dalam kondisi rapuh.
* Ketahanan ditopang oleh usaha rumah tangga
Secara umum, indeks ketahanan rumah tangga urban (Household Resilience Index) mencatat skor 69,4 dari 100, hanya berselisih 0,6 poin di bawah kategori tangguh. Namun, capaian ini lebih banyak ditopang oleh adaptasi mandiri yang dilakukan masyarakat.
Skor dimensi penyesuaian diri mencapai 96,3, di mana 98,7% responden mengencangkan anggaran keuangan dan 97,2% berusaha mencari penghasilan tambahan.
Sebaliknya, skor keamanan kebutuhan dasar tergolong rendah di angka 48,8. Jurang selisih sebesar 47,5 poin ini menandakan bahwa daya tahan rumah tangga belum diimbangi oleh jaminan perlindungan pokok yang memadai.
“Rumah tangga urban telah melakukan semua upaya mandiri untuk bertahan, mulai dari mencari penghasilan tambahan hingga menekan pengeluaran. Ketika strategi ini tidak lagi mencukupi, akses kesehatan, pemenuhan gizi, dan pendidikan akhirnya menjadi korban,” jelas Anisa.
Dampaknya, sebanyak 50,2% responden terpaksa menunda pengobatan karena keterbatasan biaya dalam enam bulan terakhir. Selain itu, 80,4% responden mengorbankan porsi makan dan 23,1% menunggak biaya pendidikan.
Kondisi ini makin parah pada rumah tangga yang diterpa penurunan pendapatan. Sebanyak 64,6% di antaranya menunda layanan kesehatan (dibandingkan 28,6% pada kelompok stabil), dan tingkat penunggakan biaya sekolah melonjak tiga kali lipat menjadi 31,4% (dibandingkan 10,5%).
* Tekanan ekonomi banyak terjadi tanpa PHK
Temuan Populix menegaskan bahwa tekanan ekonomi di kawasan perkotaan jauh lebih luas ketimbang isu PHK semata.
Sebanyak 60,1% responden mengaku pernah mengalami guncangan pendapatan dalam 12 bulan terakhir. Meski begitu, kasus PHK yang dialami oleh responden maupun pasangan hanya sebesar 3,9%.
Penurunan pendapatan ini umumnya dipicu oleh pemotongan jam kerja, hilangnya uang lembur, berkurangnya komisi atau pesanan, serta melemahnya usaha keluarga saat pekerja masih aktif bekerja.
Di sisi lain, 96,1% responden merasakan kenaikan harga bahan pangan dalam enam bulan terakhir. Hal ini kian memberatkan mengingat pangan merupakan pos pengeluaran terbesar bagi 48,3% rumah tangga.
Oleh karena itu, jaring pengaman sosial yang baru bekerja setelah timbulnya PHK dianggap terlambat. Rumah tangga biasanya sudah mengorbankan berbagai kebutuhan pokok jauh sebelum mereka kehilangan pekerjaan atau jatuh miskin.
* Kredit menjadi penopang keuangan sehari-hari
Terbatasnya tabungan dan berkurangnya pendapatan membuat masyarakat makin bergantung pada fasilitas pembiayaan guna menutup kebutuhan harian.
Sebanyak 86,8% responden memanfaatkan layanan pembiayaan dalam enam bulan terakhir seperti paylater, kartu kredit, pinjaman online (pinjol), hingga pinjaman dari kerabat (individual). Bahkan, 77,8% responden mengaku saat ini memiliki cicilan aktif.
Layanan paylater digunakan oleh 60,1% responden, sementara pinjol diakses oleh 26,1%. Menariknya, penggunaan pinjol paling tinggi berada pada kelompok vulnerable non-poor sebesar 30,6%.
Populix menilai bahwa utang tidak selalu berarti kesulitan finansial karena bisa membantu pemenuhan kebutuhan darurat jangka pendek. Namun, risiko fatal mengintai jika utang menjadi satu-satunya jalan keluar atau saat beberapa cicilan menumpuk bersamaan.
Pembiayaan kredit tidak bisa menggantikan sistem perlindungan sosial. Tanpa intervensi yang tepat, pinjaman hanya menggeser beban keuangan ke bulan-bulan berikutnya.
* Kelompok rentan justru lebih jarang menerima bantuan
Hasil studi juga menyoroti masalah ketimpangan penyaluran bantuan sosial yang belum sepenuhnya berbasis tingkat kerentanan.
Sebanyak 46,9% rumah tangga dalam kategori tangguh tercatat pernah menerima bantuan pemerintah atau CSR dalam setahun terakhir. Sebaliknya, pada kelompok rentan, penerima bantuan hanya mencapai 21,7%.
Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan informasi. Sebanyak 63,9% rumah tangga rentan bingung mengenai cara mengakses bantuan sosial, sementara pada kelompok tangguh angkanya hanya 9,9%.
Secara khusus, sebanyak 63,4% dari kelompok vulnerable non-poor sama sekali tidak pernah tersentuh program bantuan apa pun.
Temuan ini membuktikan bahwa kendala bantuan sosial tidak hanya bersumber dari keterbatasan anggaran, tetapi juga dari kriteria penentuan penerima serta aksesibilitas informasi di lapangan.
“Jaring pengaman sosial perlu mampu mengenali rumah tangga sebelum kondisinya memburuk. Apabila perlindungan baru datang setelah tabungan habis, pengobatan tertunda, atau biaya pendidikan tertunggak, berarti rumah tangga sudah lebih dahulu menanggung dampaknya,” tegas Anisa.
* Perlindungan sosial perlu melihat kemampuan bertahan
Populix merekomendasikan pemerintah untuk menyempurnakan indikator pendataan sosial-ekonomi dengan menyertakan dua pertanyaan kunci:
1. Berapa lama rumah tangga dapat bertahan hidup jika sumber pendapatan utama terhenti saat ini?
2. erapa jumlah sumber pendapatan aktif yang dimiliki rumah tangga?
Dalam studi ini, kemampuan bertahan tanpa pendapatan utama memiliki korelasi 4,4 kali lebih kuat terhadap skor ketahanan dibandingkan dengan tingkat pengeluaran.
Selain itu, Populix menyarankan pemantauan berkala terhadap delapan indikator awal kerentanan, yaitu: penurunan pendapatan, ketahanan dana cadangan kurang dari 3 bulan, ketergantungan pada satu pendapatan, kepemilikan cicilan ganda, penundaan berobat, pengurangan kualitas makanan, penunggakan biaya pendidikan, serta ketiadaan dukungan darurat.
Saat ini, 48% responden sudah menunjukkan minimal tiga tanda kerentanan di atas, yang memicu penurunan skor ketahanan mereka keluar dari kategori tangguh.
“Skema bantuan sosial juga disarankan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan esensial yang paling rentan dikorbankan, seperti subsidi biaya kesehatan, keringanan biaya pendidikan, serta bantuan darurat bagi pekerja yang mengalami penurunan pendapatan. Dengan begitu, jaring pengaman sosial dapat bertindak lebih cepat untuk melindungi kelompok masyarakat yang tampak mampu namun sebenarnya sangat rentan terhadap guncangan ekonomi,” pungkas Anisa.
